Kemendagri Terbitkan Keputusan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah pada 2025
Keputusan Mendagri 300.2.2-2138 Tahun 2025 menjadi dasar pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau.
Kementerian Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 pada 25 April 2025. Dokumen ini mengatur pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau.
Dalam penjelasannya, keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan penyesuaian data administrasi setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 serta berakhirnya moratorium pemutakhiran kode dan data wilayah kecamatan, kelurahan, dan desa.
Penting untuk membedakan kode wilayah administrasi dari kode pos. Kode wilayah digunakan dalam tata kelola administrasi pemerintahan, sedangkan kode pos merupakan bagian dari alamat untuk mendukung penyortiran dan pengantaran kiriman. Perubahan nama atau kode administrasi dapat menjadi alasan untuk memeriksa kembali konsistensi data alamat, tetapi tidak otomatis berarti kode pos ikut berubah.
Pengguna sebaiknya mencocokkan nama wilayah dengan dokumen resmi pemerintah daerah dan memeriksa kode pos melalui sumber layanan pos atau direktori yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber dan Referensi
Artikel ini disusun untuk tujuan informasi. Untuk keputusan administrasi atau pengiriman, verifikasi informasi penting kepada instansi atau penyelenggara layanan terkait.
Lihat Artikel Lainnya